Anggaran yang disiapkan untuk merespons keadaan darurat perlu dikelola secara transparan agar pengadaan barang yang dibutuhkan petugas benar-benar sesuai kebutuhan dan aturan.
KPK masih harus mengurai peran masing-masing tersangka serta memastikan bagaimana dugaan penyimpangan terjadi.
***
Artikel Terkait
Mengenal Bhumi ATR/BPN, Cara Menelusuri Informasi Pertanahan Lewat Peta Digital
Asap Karhutla Sampai Jakarta, BMKG Ungkap Wilayah yang Terdampak
Sholat Subuh Bersama Masyarakat, Kapolda Sumut Ajak Perkuat Persatuan dan Perangi Narkoba