ATR/BPN Tutup Diklat Penilaian Properti 2026, Perkuat Kompetensi ASN di Bidang Pertanahan   JAKARTA | Keadilannews.com— Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menutup Pendidikan Dasar Penilaian I Properti Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).   Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang penilaian properti dan pertanahan.   Penutupan pelatihan dilakukan oleh Kepala Subdirektorat Penilaian Tanah dan Dampak Sosial, Dwi Sapti Puswanhari, serta diikuti oleh para pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pejabat fungsional di lingkungan ATR/BPN.   Dalam kesempatan tersebut, Dwi Sapti menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pelatihan.   “Kami mengucapkan terima kasih kepada para pengajar, panitia, dan seluruh peserta yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi selama pelatihan berlangsung,” ujarnya.   Menurutnya, pelatihan ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi keahlian di bidang penilaian properti, yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pengadaan tanah serta pengembangan pertanahan nasional.   Sinergi antara MAPPI dan BPSDM dinilai mampu menghadirkan program pendidikan yang berkualitas dan berstandar tinggi, sekaligus menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.   Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar serta keterampilan teknis dalam melakukan penilaian properti secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.   Kementerian ATR/BPN berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas dan fungsi masing-masing, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan dan tata ruang.   Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan lahir sumber daya manusia yang lebih kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia.   (Rel/SB)