Sementara itu, hingga Triwulan I 2026, KPK mencatat 35 penyelidikan, 45 penyidikan, 29 penuntutan, 20 perkara yang telah inkrah, serta 18 perkara yang telah dieksekusi.
Budi juga menyebut adanya puluhan operasi tangkap tangan (OTT) dalam rentang Oktober 2024 hingga Oktober 2026.
"Intensitas penindakan KPK juga tercermin dari adanya peristiwa tertangkap tangan yang terjadi," jelas Budi.
"Hingga 19 Oktober 2026, sekurang-kurangnya terdapat 36 tangkap tangan (Oktober 2024-Oktober 2026) dengan rincian: 21 Kepala Daerah dan 13 tertangkap tangan di lingkungan Kementerian/Lembaga, termasuk yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)," tutur Budi.
Menurut Budi, rangkaian OTT tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan di berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, KPK menilai kondisi tersebut masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha hingga masyarakat.
"Untuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian/lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat" ujarnya.*)
