“Diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait perizinan, dan juga terkait dengan upah pungut serta penerimaan-penerimaan lain dari dinas atau OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten,” jelasnya.
Selain itu, Budi juga menyebut tentang audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Pemerintah Kabupaten Klaten.
“Kegiatan penyelidikan ini juga terkait dugaan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada oknum di BPK, dalam kaitannya pemeriksaan atau audit BPK di Pemkab Klaten,” papar Budi.
“Sehingga, dalam perkara ini ada lima klaster,” sambungnya.
Mengenai status yang terjaring OTT, KPK mengungkapkan telah menetapkan tersangka sejak Kamis,15 Oktober 2026 malam setelah dilakukan gelar perkara dan menaikkan proses penyelidikan menjadi penyidikan.
“Pihak-pihak yang kemudian ditetapkan untuk bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers rencana sore ini,” tandasnya.
***