Himpunan nelayan menjadi pihak penting yang menghubungkan berbagai kepentingan tersebut dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Melalui kolaborasi ini, data GIS dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan wilayah prioritas, mengidentifikasi peluang usaha, menyusun program pelatihan, dan mengevaluasi hasil pembangunan sektor perikanan.
Sinergi tersebut harus dibangun secara terbuka dan berkelanjutan, bukan sebatas pertemuan atau kesepakatan di atas kertas.
Pemerintah Harus Membuka Ruang Dialog
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, serta instansi terkait perlu memperkuat ruang dialog dengan himpunan nelayan.
Dialog tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pertemuan seremonial. Aspirasi nelayan perlu dihimpun, diklasifikasikan berdasarkan persoalan, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan dievaluasi secara berkala.
Persoalan sarana perikanan dapat dibahas bersama dinas yang menangani kelautan dan perikanan. Kebutuhan infrastruktur dapat dikoordinasikan dengan instansi perencanaan dan pekerjaan umum, sedangkan perlindungan jaminan sosial perlu melibatkan lembaga terkait.