KAHMI Bali mengingatkan bahwa persoalan BBM harus ditangani secara serius, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan terhadap distribusi perlu diperkuat untuk mencegah penimbunan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, maupun praktik lain yang dapat merugikan masyarakat, apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta informasi mengenai SPBU yang mengalami gangguan pasokan dan langkah pemulihannya.
KAHMI Bali Mendorong Langkah Konkret
Majelis Wilayah KAHMI Bali menyampaikan beberapa tuntutan dan rekomendasi:
1. Pemerintah dan Pertamina segera memastikan kecukupan pasokan BBM di seluruh wilayah Bali.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap rantai distribusi, mulai dari pasokan hingga penyaluran di SPBU.
3. Menyampaikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kelangkaan berdasarkan data dan fakta.
4. Memperketat pengawasan terhadap dugaan penimbunan serta penyalahgunaan BBM.
5. Menjamin masyarakat, pelaku UMKM, pekerja transportasi, dan sektor pelayanan publik tidak dirugikan akibat gangguan pasokan.
