Balai Kota Dibakar Saat Demo di Prancis, Insiden Ini Jadi Sorotan

KEADILANNEWS.com | Balai Kota Limoges di Prancis terbakar setelah sekelompok orang menyerang bangunan tersebut di tengah demonstrasi nasional pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Insiden itu terjadi saat masyarakat menggelar aksi terkait kenaikan biaya hidup dan persoalan layanan publik di sejumlah kota Prancis.

Kebakaran tersebut menjadi salah satu insiden paling menonjol dalam demonstrasi hari itu.

Balai Kota Limoges Terbakar saat Demo

Dilansir dari Le Monde, kebakaran terjadi setelah sekelompok orang menyerang Balai Kota Limoges seusai demonstrasi.

Sejumlah orang dilaporkan membakar kendaraan polisi di sekitar lokasi, memecahkan jendela, lalu masuk ke dalam bangunan dan menyalakan api.

Api menjalar ke salah satu sayap gedung hingga mencapai bagian atap. Bangunan bersejarah yang diresmikan pada 1883 tersebut mengalami kerusakan serius.

Euronews juga melaporkan bahwa bagian atap runtuh ke lantai di bawahnya dan sebagian besar fasad bangunan mengalami kerusakan.

Insiden lain terjadi di Marseille. Menurut laporan TF1 Info, sejumlah orang menerobos masuk ke balai kota dan merusak bagian interior, termasuk perabot dan sejumlah benda di dalam ruangan. Di Lyon, kantor pariwisata juga dilaporkan terbakar.

Meski demonstrasi berlangsung di berbagai kota, tidak seluruh peserta terlibat dalam kekerasan. Sejumlah massa tetap mengikuti aksi secara damai untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Demo Dipicu Persoalan Biaya Hidup

Demonstrasi pada Sabtu, 17 Oktober 2026, berlangsung di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup, persoalan ekonomi, dan kondisi layanan publik. Isu pendidikan, termasuk tuntutan terkait kondisi sekolah, juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan peserta aksi.

Le Monde melaporkan bahwa jumlah peserta demonstrasi diperkirakan mencapai 550.000 hingga 800.000 orang di seluruh Prancis. Perbedaan angka tersebut berasal dari perkiraan pihak berwenang dan serikat pekerja.

Di sejumlah lokasi, aksi berkembang menjadi bentrokan dengan polisi, pembakaran, serta perusakan fasilitas publik. Pemerintah mengecam tindakan kekerasan dan menekankan bahwa pelaku perusakan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.