KEADILANNEWS.COM- Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengungkapkan harapannya usai pergantian Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam jajaran Kabinet Merah Putih.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet pada Kamis, 1 Oktober 2026, salah satunya melantik Arrmanatha Nasir menjadi Menlu untuk menggantikan Sugiono.
“Saya memandang ini sebagai keputusan yang bijak dan tepat karena selama ini Menlu Sugiono terlihat sulit membagi waktu dan atensi antara tugas luar negeri di satu pihak dan di lain pihak tanggung jawab penting beliau sebagai petinggi partai,” ujar Dino dalam keterangannya, dikutip pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Dino juga mengapresiasi Sugiono selama 23 bulan menjabat sebagai Menlu dengan berbagai pergerakan Indonesia di kancah global.
Di sisi lain, Dino juga memberikan 3 pesan khusus kepada Menlu baru, Arrmanatha Nasir yang kerap dipanggil Tata itu.
Pertama, Dino meminta Indonesia mempertahankan politik luar negeri yang tegas, mandiri, dan aktif dalam memperjuangkan prinsip-prinsip hubungan internasional.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tunduk pada tekanan negara mana pun, sekaligus tetap berperan dalam membentuk tatanan kawasan dan global.
“Kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa mana pun betapa pun besarnya mereka,” kata Dino.
Kedua, selain politik luar negeri, Dino juga menyoroti persoalan anggaran Kemenlu yang punya ketimpangan antara aktivitas diplomasi pemerintah dan dukungan anggaran untuk kebutuhan operasional diplomat Indonesia di luar negeri.
“Ada kesenjangan yang besar antara anggaran dan kebutuhan operasional yang perlu segera diperbaiki,” imbuhnya.
Dino mengatakan dukungan anggaran itu diperlukan untuk memperkuat promosi Indonesia di luar negeri serta menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai Presiden Prabowo dalam kunjungan luar negeri.
Ketiga, Dino juga meminta Tata memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Menurutnya, dialog antara pemerintah dan masyarakat penting untuk memastikan politik luar negeri mendapat dukungan di dalam negeri.
Partisipasi pemerintah dalam forum diplomasi yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu cara untuk memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.