“Kalau ingin ini ditangani, ayo kerja sama. Setiap negara, menurut saya, harus memiliki peralatan, harus memiliki teknologi, dan harus memiliki personil yang cukup. Kalau menangani human trafficking bisa, menangani terorisme bisa bersama, menangani perdagangan obat bius bisa bersama, kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka?” tegas dia.
Jonan juga membuka kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam kasus karhutla. Menurutnya, jika memang ditemukan pelanggaran, persoalan tersebut dapat ditelusuri dan diselesaikan bersama.
Ia menyinggung kemungkinan adanya perusahaan yang tercatat di bursa Singapura atau Malaysia maupun perusahaan yang sebagian kepemilikannya berasal dari kedua negara tersebut.
“Kalau ingin dikenakan sanksi secara fair dan optimal, kita duduk bareng diselesaikan, karena banyak juga perusahaan itu juga ada yang listed, kemungkinan listed di Singapura atau listed di Malaysia atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia. Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat yang lalu? Bencana ekologi tidak semua bisa dihindari, tapi yang penting adalah kita bekerja sama, tidak perlu mengkritik, tidak perlu saling melalukan hal-hal yang saling menghina. Karena ini frameworknya framework ASEAN,” tutur dia.*)