Bagi negara-negara modern dewasa ini, demokrasi menjadi satu wacana dan sistem yang perlu untuk diwujudkan dalam proses bernegaranya. Tentunya ini dikarenakan dalam konteks bernegara tidak bisa dilepaskan dari satu aspek yang sangat penting yaitu rakyat. Dalam demokrasi rakyat diberikan hak-haknya secara nyata, terutama hak-hak politik. Demokrasi dibangun dari prinsip persamaan, dimana rakyat memiliki hak dan kedudukan dimata negara maupun dalam pemerintahan. Untuk itu rakyat memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat ini yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Abraham Lincoln pernah menyatakan bahwa demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people atau kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi pun sangat terkait erat dengan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat.

Mahfud MD menjelaskan bahwa dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara dikarenakan hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dan demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Dibeberapa negara yang menggunakan prinsip demokrasi, salah satu tolak ukur dari demokrasi adalah Pemilu. Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berpendapat dan berserikat dianggap mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo bahwa negara demokrasi memiliki beberapa ciri, salah satunya adalah adanya pemilihan umum yang bebas.

Pemilu menjadi penting dalam demokrasi melihat bagaimana peran rakyat dapat diwujudkan secara langsung. Masyarakat terlibat aktif dalam proses tersebut. Walaupun sistem pemilihan umum berbagai macam bentuknya, tetapi tetap tidak melupakan masyarakat sebagai poros utama dalam penyelenggaraan pemilu.

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur pemilu dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemlihan umum. Pengaturan pemilihan umum dalam bentuk undang-undang mengisyaratkan bahwa pemilu adalah bentuk dari demokrasi yang prosedural, karena perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi hal-hal yang justru dapat mencederai proses pemilu. Demokrasi procedural merupakan sistem demokrasi yang ditegakkan oleh prosedur-prosedur formal yang memungkinkan budaya demokrasi itu berjalan. Aspek procedural demokrasi itu mencakup adanya pemilu yang bebas dan adil, adanya legislatif (DPR) dan adanya lembaga yudikatif yang independen.

Dalam rezim pemilu di Indonesia, dikenalkan pula Pilkada (Pemilihan umum kepala daerah) yang memperkuat sistem demokrasi procedural terutama di tingkat daerah. Sehingga masyakat daerah dapat terlibat langsung dalam pemilihan wakil-wakil serta pemimpinnya di daerah.

Akan tetapi pemilu dalam kacamata demokrasi procedural terkadang tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena ia hanya terikat pada aturan-aturan formal yang berlaku. Lebih jauh, bahkan bisa menjadi alat penindasan bagi kelompok mayoritas. Selain itu, pemilu terkadang menjadi awal bagi adanya disintegrasi sosial dalam masyarakat, karena masyarakat terbelah menjadi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas menjadi dominan dan kelompok minoritas terkadang menjadi kelompok yang aspirasinya tidak diperhatikan. Akibatnya akan terjadi kesenjangan disetiap penyelenggaraan pemilu. Belum lagi bila pihak yang kalah dalam proses pemilu tidak menerima hasil yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara (KPU), sangat memungkinkan terjadinya konflik horizontal antara kedua belah pihak (walaupun proses penyelesaian sengketa telah diatur dalam undang-undang). Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa proses penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah, seperti yang sering terjadi di Papua atau daerah lainnya.

Bila kita berkaca pada proses Pilkada di Jakarta kemarin, secara jelas dapat kita lihat, beberapa tindakan yang tidak mencerminkan cita-cita demokrasi. Sentimen sara dan beberapa tindakan yang dikenal sebagai persekusi, bermunculan dimana-mana. Dan yang menjadi korban dari konflik yang terjadi selama Pilkada adalah kelompok masyarakat kecil, perempuan dan kaum muda yang justru malah ikut dalam pusaran konflik. Maka perlu kedewasaan bagi para tokoh-tokoh dalam kontestasi Pilkada dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyakarat. Karena demokrasi tidak hanya dapat dilihat dalam segi yang prosedural saja, akan tetapi perlu juga dilihat dalam segi yang substantif. Demokrasi substantif menurut Jeff Hayness adalah demokrasi yang murni, yang memberikan tempat kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat menempatkan kepentingannya dalam agenda politik suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi subtantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, tidak sekedar agenda politik semata.

Pemilu memang tidak dapat dilepaskan dari proses politik, hal seperti ini membuat masyarakat melihat pemilu sebagai sesuatu yang serius dan menegangkan. Inilah yang membuat akhirnya masyarakat tidak terbiasa dengan perbedaan yang terjadi, dan bahwa perbedaan pilihan merupakan sesuatu yang lumrah. Ditambah para tokoh yang selalu menyematkan politik dengan hal-hal yang sensitive dalam kehidupan pribadi diantara masyarakat menambah semakin sulit bagi masyarakat menerima bahwa pemilu merupakan proses pendewasaan dan proses yang mendidik masyarakat menuju sadar politik.

Terdapat beberapa cara dalam upaya menjelaskan fenomena politik, akan tetapi yang paling sederhana dapat dibedakan dengan pendekatan struktural dan kultural. Penjelasan ekonomi politik misalnya, termasuk bersifat strukturalis yang mencoba menjelasakan dengan mengaitkan antara persoalan politik dengan masalah ekonomi. Ada juga pendekatan lain yang lebih cenderung strukturlis yaitu dengan menjelaskan fenomena politik dari analisis hubungan negara dan masyarakat dengan kata kunci civil society. Pendekatan ini cukup mampu menjelaskan fenomena politik di era Orde Baru dengan negara berposisi sebagai variabel utama dalam mempengaruhi berbagai peristiwa politik yang ada.

Sementara pendekatan yang bersifat kulturalis meyakini bahwa kultur lebih dominan dalam mempengaruhi berbagai fenomena politik. Untuk menyebut beberapa teoretisi yang masuk kategori pendukung kulturalis yang pernah melakukan studi di Indonesia antara lain, Don Emerson, Ben Anderson, Clifford Geertz, Bill Liddle, Karl Jackson, dan Harold Crouch. Sementara itu, suatu studi yang bersifat kulturalis adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada dekade 1970-an, The Civic Culture.

Budaya politik, kata Almond dan Verba, merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain adalah orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif, dan evaluatif.

Dalam suatu masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk budaya politik yang parokial. Sementara, dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya diwarnai oleh karakteristik yang bersifat afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat subyektif. Akhirnya, masyarakat yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, di mana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang sedang berjalan, akan terbentuk sebuah budaya politik yang bersifat partisipatif.

Almond dan Verba mengemukakan tesis bahwa budaya politik yang demokratik, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung terbentuknya sistem politik yang demokratik dan stabil. Ia mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya di sejumlah negara yaitu di AS, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, menemukan di negara-negara yang mempunyai budaya politik tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki budaya politik rendah tidak mendukung terwujudnya sistem politik demokratik yang stabil.

Apabila menggunakan model dari Almond dan Verba, dan kemudian melihat fenomena budaya politik di Indonesia, maka banyak yang sepakat bahwa dominasi sikap dan orientasi politik yang parokial masih terasa hingga sekarang. Meskipun format dan struktur politik sudah jauh lebih demokratis jika dibandingkan dengan era Orde Baru, tetapi kultur politiknya masih belum mengalami transformasi, karena itu demokrasi di Indonesia masih dalam tataran prosedural, belum merupakan demokrasi yang substansial.

Pernyataan seperti itu semakin kuat jika dikaitkan dengan karakter sosiologis masyarakat Indonesia yang masih lebih terasa sebagai masyarakat patrimonialistik. Dalam masyarakat seperti itu, maka persoalan budaya politik menjadi lebih penting. Relasi dalam pergaulan sosial yang masih didasarkan pada pola patron-klien, di mana orang kecil akan banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang dianggap menjadi panutan, tanpa mempersoalkan sendiri apakah yang dilakukan oleh panutan itu benar atau salah. Dalam suatu masyarakat dengan pola dasar patron-klien, suatu budaya politik yang sangat tergantung kepada tingkah laku elit politiknya. Jika tingkah laku politik para elit politik baik, maka para pengikutnya juga baik, dan begitu sebaliknya.

Masih dominannya budaya politik seperti itu mempunyai implikasi terhadap kesulitan dan mendorong terjadinya transformasi menuju civil society. Demokrasi kemudian hanya pada tataran bentuk, sementara perilaku warga masih jauh dari nilai demokrasi. Budaya politik dalam organisasi politik seperti Parpol pun juga sangat terasa nuansa patrimonialistiknya. Kondisi ini semakin mapan, ketika lahirnya berbagai parpol justru merupakan cermin dari karakteristik sosio-kultural masyarakatnya. Karena itu, parpol yang bermunculan masih berakar pada basis ideologis dan politik aliran.

Dengan demikian, baik secara struktural maupun kultural, parpol di Indonesia masih mengedepankan ciri primordialistik yang menjadi faktor penyulit bagi upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil. Birokrasi parpol pun lebih memberi kewenangan dan bahkan konsentrasi kekuasaan kepada elit politik, ketimbang misalnya memberikan peluang bagi penguatan daya tawar basis konstituennya. Proses pencalonan pemimpin nasional, pemimpin daerah dalam Pilkada, dan penyusunan daftar urut Caleg, masih sangat terasa dominasi elit politik, dan bukan melalui proses dari bawah. Rakyat hanya menjadi obyek Parpol yang merepresentasikankepentingan elit politik, dan kemudian dijadikan alat legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Caranya tidak diperoleh melalui tawaran program yang rasional dan berorientasi kepada pelayanan rakyat, tetapi dimobilisasi melalui sentimen primordialistik, seperti etnis, agama, dan kedaerahan. Dengan demikian, kemunculan banyak Parpol dalam beberapa tahun terakhir ini tidak berarti mendorong terciptanya sistem politik demokratis dan stabil, tetapi justru yang terjadi sebaliknya, yaitu elitis, pragmatik, dan anarkis yang semuanya anti nilai demokrasi.

Perlu ada pemahaman yang lain pula yang membuat masyarakat melihat bahwa proses politik bukanlah sesuatu yang menegangkan. Ini menjadi kewajiban para tokoh untuk memberikan pengertian bahwa pemilu merupakan salah satu alat menuju percepatan pembangunan masyarakat. Dengan cara memberikan prinsip-prinsip umum tentang apa yang menjadi tujuan negara kedepan, dan apa saja keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat ketika mereka berperan aktif dalam proses percepatan tersebut. Sehingga proses pemilu adalah proses masyarakat melihat dan memahami bagaimana para calon pemimpin yang akan memimpin mereka mengejawantahkan niat dan tujuannya, apakah akan selaras dan lebih cepat efektif bila di selaraskan dengan tujuan negara, atau cenderung tidak efektif, atau justru bertentangan dengan tujuan negara.

Dengan kondisi tersebut, kelompok-kelompok yang disebutkan tadi akan terlindungi kepentingannya, sesuai dengan konsep demokrasi subtantif. Karena kelompok-kelompok tersebutlah yang harus mendapatkan keuntungan dari proses pemilu, terlepas apakah kelompok tersebut menjadi minoritas atau tidak, yang perlu dipastikan adalah terlindunginya kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

*Penulis adalah Ade Adriansyah Utama SH
Founder Megapolitan Strategis Indonesia dan Pemerhati Sosial Politik


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY