Dalam Negara Demokrasi #2019GantiPresiden Bukanlah Sebuah Gerakan Terlarang

0
282

Keadilannews.com – Akbar Tandjung Politikus Senior Partai Golkar angkat bicara terkait ramainya kembali gerakan #2019gantipresiden yang sempat ditolak di sejumlah kota. Akbar menilai, bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukanlah sebuah gerakan terlarang.

Menurut Akbar Karena gerakan tersebut tak perlu mendapat tindakan fisik untuk membubarkannya.

Akbar mengatakan ”Kalau memang mekanismenya dalam sistem konstitusi kita diperbolehkan, kenapa tidak? Tapi kan pada instansi yang terakhir kan yang memilih adalah rakyat. Dalam konteks itu, menurut saya, tidak ada alasan aparat keamanan untuk melakukan langkah tindakan untuk menolak, apalagi melakukan gerakan secara fisik, karena kita kan negara demokrasi,” kata Akbar, pada Selasa (28/8/2018) kemarin.

Akbar mengatakan pergantian presiden sudah diatur dalam lima tahun sekali. Jadi hal itu juga harus diikuti.

“Negara demokrasi kan mekanisme penetapan presiden sudah diatur olah konstitusi. Jadi, kalau memang sudah waktunya, kita harus menghormati konstitusi kita, di mana pergantian presiden kita dilakukan secara periodik setiap 5 tahun sekali,” ujarnya.

Akbar berpendapat pergantian presiden bukan hanya diartikan dengan pergantian orang yang berbeda. Siapa pun yang akan menjadi presiden nanti akan ditentukan oleh pilihan rakyat.

“Proses pergantian presiden itu bisa diartikan presiden yang sudah terpilih masih terpilih kembali, karena memang dimungkinkan sampai dua kali. Tapi, kalau memang masyarakat menghendaki presiden baru, ya tentu masyarakat memilih yang baru. Yang lama tidak lagi dipilih. Kita anggap itu sesuatu yang normal. Tidak usah kita besar-besarkan.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY