Pemerintah Terancam Membayar Denda 7,7 T Terkait Izin Pertambangan

0
307
Pertambangan

Keadilannews.com – Pemerintah Indonesia dan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah terancam membayar denda Rp 7,7 triliun. Uang denda tersebut harus dibayar pemerintah apabila kalah dalam sidang arbitrase yang diajukan oleh India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA).

Rudi Yulianto Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Mengatakan “Kasus yang bergulir sejak 2010 itu, diduga akibat terjadi tumpang tindih lahan izin usaha pertambangan (IUP) PT Sumber Rahayu Indah (SRI) di Kabupaten Barito Timur dengan IUP lainnya,” tutur Rudi saat berada di Tamiang Layang, Jumat (19/10).

Menurut Rudi, pihaknya tetap mengharapkan menang pada sidang arbitrase nanti. Berkaitan data, dia tidak bisa menjelaskan itu semua, karena semua ada pada Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Semua hasil data seperti bahan keterangan dan data yang didapat JPN tentang perizinan PT SRI, akan dibawa ke persidangan arbitrase yang akan dilaksanakan di Belanda. Setelah adanya sidang lanjutan tersebut, akan ada putusan sidang terkait gugatan arbitrase tersebut.

“Harapannya menang. Mudah-mudahan ya,” ucap Rudi sembari mengapresiasi upaya Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam mendukung pengumpulan data terkait perizinan PT SRI.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY