( Foto Republika.co.id )

Keadilannews.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tri Cahya Indra Permana menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Menteri Hukum dan HAM. Pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembubaran HTI juga tetap berlaku dan ormas itu tetap dibubarkan.

Majelis hakim Tri Cahya menyebut proses penerbitan SK Mentri Hukum dan Ham terkait pembubaran HTI sudah sesuai dengan prosedur, Surat keputusan itu juga tidak bertentangan dengan hal-hal yang ditudingkan dalam gugatan HTI.

“Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diajukan penggugat, dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim, Tri Cahya Indra Permana, di PTUN Jakarta Timur, Senin (7/5).

“Dalam pokok perkara satu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 455 ribu ujar Hakim Tri Cahya.

Sebelumnya,  menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ke PTUN dengan nomor 211/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Oktober 2017 lalu. HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ormas tersebut dicabut.

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY