Dua tahun, dua kali ganti Direktur utama dan rombak acak kebijakan. Keinginan mengalahkan Petronas sepertinya masih panjang dan berliku, kebijakan kemaslahatan energi bagi rakyat Indonesia dianggap bersaing secara garis institusi. Beberapa direksi Pertamina, seperti Massa Manik dan Iskandar pada bulan terakhir sebelum diberhentikan secara terhormat sudah pasang badan untuk menjalankan tugasnya. Tetapi dalam perjalanannya ada suatu peristiwa di senayan gedung DPR.

“Bodo amat, mereka secara terbuka bilang soal kerugian, soal plin plan-nya aturan premium. “Pemerintah maunya apa,” kata Massa di DPR.

Statement Massa (ex Bos Pertamina) ini merujuk ke aturan KLHK sediakan Euro 4 dan aturan Presiden buat wajib pasok BBM premium. Tapi Kementrian ESDM bergeming bahkan memaksa premium terus disalurkan dengan acaman sanksi kepada pertamina, drama berlanjut dengan pergantian Direksi Pertamina.

Kilang pertamina cuma memiliki 6, itupun sudah tua semua. Tidak cukup dan butuh pembangunan kilang baru meski sudah masuk perencanaan. Jadi maunya pemerintah untuk pertamina produksi bensin yang mana?

3 alasan pencopotan Dirut Pertamina dan rombak direksi.

1. Holding Migas
2. BBM premium langka
3. Pembangunan kilang

Ketiganya, terasa ganjil dan terlalu maksa. Coba kita amati.

Alasan 1, Holding Migas.

BUMN padahal udah berjanji sebelumnya tidak ada perombakan direksi. Pertamina bakal jadi induk dan hanya perlu sinkronisasi roadmap denga PGN. Sebelumnya, BUMN juga udah bubarkan direktur gas Pertamina. Bulan Februari 2018, BUMN putuskan bubarkan direktorat gas. Alasan demi holding migas di sini masih bisa diterima. Toh nanti PGN jadi subholding gas, jadi urusan gas di bawah PGN.

Alasan 2 BBM premium langka.

Kita tahu sebenarnya Pertamina mengikuti sesuai aturan, pertamina cuma wajib pasok BBM premium di luar Jawa-Madura-Bali dengan kuota 7,4 juta KL dan ini suda kerjakan dengan baik. Kenapa Jawa Madura Bali tidak wajib? Karena BBM premium sudah bukan bensin subsidi lagi. Jadi menurut pemerintah BBM langka di mana? Ini menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah sendiri memberikan opini untuk pertamina tidak sesuai dengan dilapangan.

Kenapa BBM di Jawa Madura Bali langka? Sebenernya tidak langka, tetapi ini lebih maju dibanding wilayah lainnya. Diebrikanlah opsi oleh pertamina dengan Pertalite, bensin masih sehat dan harga bersaing. Dalam waktu bersamaan harga minyak dunia naik. Pertalite naik harga, premium ditahan. Akibatnya? Ada disparitas harga. Kita bisa lihat sendiri kalau ada disparitas? Apalagi Pertalite dah naik 2x dalam 3 bulan. Yang tadinya pake Pertalite berbondong-bondong pindah ke Premium lagi (yang masih murah). Di sinilah supply and demand tidak sinkron. Muncul isu kelangkaan mulai ramai.

Sebetulnya premium sudah bukan bensin subsidi. Tapi harganya tidak boleh naek sama pemerintah. Harga riilnya bisa nambah Rp 2000an dari harga sekarang. Pemerintah harusnya memberikan komentar yang tidak politis, karna, jika tidak naik BBM, harga kurangnya siapa yang nombok/menggantinya? Pastinya Pertamina juga. Makanya Pertamina bilang rugi Rp 3,9 T jual premium di 2 bulan awal taun ini.

Jadi yang ribut langka itu Jawa, Madura, Bali, yang bensinnya dinikmati 70% oleh orang yang punya kendaraan (kurang layak subsidi). Diluar itu masih Aman saja. Akhirnya pemerentah bilang, Ya udah Jawa, Madura, Bali juga wajib ada lagi bensin premium. Nah, di sini Pertamina hanya bisa ngelus dada.

Alasan ke 3 adalah percepatan pembangunan kilang.

Rencana bangun Kilang itu udah ada dari zaman SBY jadi Menteri Pertambangan. Hampir Mustahil kebangun. Kilang itu kuncinya di istana. Bukan di BUMN-nya. Indonesia produksi minyak di bawah 800rb barel per hari. Konsumsinya di rata-rata 1,4 juta barel per hari. Lihat selisihnya, itu kita impor. Kita itu Psar besar sekali buat trader minyak, kalau sampai bangun kilang, negara tetangga tidak bakal suka. Ini politik dagang. Dengan tekanan besar seperti ini, tidaklah mungkin bebankan pembangunan kilang hanya ke Pertamina. Harus didukung kementerian teknis, keuangan, dan tekad bulat pimpinan negara. Baru kebangun namanya kilang.

Jadi mau Dirut berapa kali diganti, 3 masalah tadi sepertinya tidak akan selesai. Kalau kebijakan BBM dari pusat masih maju mundur, dan agenda reformasi energi terhalang agenda politik.

Jadi sebagai rakyat kalau kita mau nolong negeri ini di sektor energi apa sih? Kami ingatkan kembali, jangan pakai bensin premium dan LPG 3 kg kalau kita mampu. Itu barang subsidi. Dan premium sudah tidak baik buat lingkungan.

Salam Energi

Romadhon Kordinator Forum Peduli (FP) BUMN


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY