Perry Warjiyo calon tunggal pengganti Agus Martowardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dianggap cacat prosedur. Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional Jumpa pers mengenai kandidat Gubernur Bank Indonesia.

Kordinator Mahasiswa Peduli Ekonomi, Holil mengatakan, pengajuan Perry Warjiyo tersebut ke DPR tidak sesuai dengan  UU No 3 Tahun 2004. Dalam penjelasan UU tersebut, pemerintah memang diberi keleluasaan mengajukan calon maksimal tiga orang. Tapi, dalam pengajuan ini, jelas tidak didasari atas  aspirasi masyarakat yang berkembang.

“Menurut UU 3/2004 pada penjelasan pasal 41 dijelaskan, pencalonan diajukan maksimal 3 orang (calon Gubernur BI), dengan memperhatikan pula aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat ini yang tidak dipertimbangkan. Seharusnya, seorang presiden, sebagai kepala negara mendengar masukan dari berbagai kalangan,” ujar Holil dalam Konferensi Persnya di Jakarta, Jumat (23/3).

Pengajuan calon tunggal Gubernur BI tersebut, sama saja menunjukkan sikap tendensius Presiden Jokowi. Karena tidak memberikan pilihan, seakan memaksa DPR untuk memilih satu calon yang dianggapnya memadai.

“Satu nama yang diajukan itu, seakan menggambarkan sedikitnya kader-kader bankir bank sentral. Padahal, ditubuh BI, banyak yang layak. Pencalonan tunggal itu, memberikan pesan kepada publik, bangkir Kita mengalami krisis kepemimpinan,” ujarnya.

Dan meski pemerintah mengajukan satu nama calon tunggal Gubernur BI itu mengacu pada  UU No 3 Tahun 2004, DPR Komisi XI punya hak mengembalikan.  Alasannya cukup sederhana,  DPR Komisi XI ingin memperhatikan aspirasi masyarakat.

“Presiden Jokowi dianggap tendensius karena hanya mengarahkan satu orang saja untuk dipilih. Harusnya pemerintah ajukan lebih dari dua orang,” jelas Holil.

Menyimak undang-undang dalam pengajuan calon Gubernur BI. Dalam Pasal 41 UU No 3 Tahun 2004 dijelaskan, (1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.(3) Dalam hal calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon baru.

(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Kemudian, menyimak penjelasan atas UU No 3 tahun Tahun 2004. Angka 10 Pasal 41 Ayat (1). Untuk setiap jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, Presiden menyampaikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

Kami Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional menyarankan agar pemilihan gubernur bank sentral dikembalikan oleh DPR Komisi XI dan ditinjau kembali oleh Presiden Jokowi. Untuk mengajukan kandidat baru Gubernur BI.

Kami Mahasiswa dan Masyarakat menolak Perry Warjiyo, karena kurang tepat dalam kebijakan moneter. Dan dirasa belum mampu menjawab masalah moneter.

“Dalam jumpa pers hari ini, kami juga mengingormasikan, akan turun aksi menyampaikan pendapat di Istana Negara, sebagai bentuk komitmen kami menolak Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI,” tutup Andi, sebagai Kordinator Lapangan Aksi Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional.

Masa jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat ini dijabat oleh Agus Martowardojo akan berakhir. Masa jabatannya berakhir pada Mei 2018. Nama Perry Warjiyo akan menjadi calon tunggal Gubernur BI menggantikan Agus Martowardojo.

Pengajuan calon Gubernur BI yang hanya seorang atau tunggal kemungkinan akan menjadi sorotan para anggota Komisi XI. Ditolak atau diterimanya calon Gubernur BI Perry Warjiyo juga akan sangat bergantung dinamika politik di Komisi XI.

Komisi XI tentunya akan meminta pendapat kalangan, pengusaha, masyarakat, industri keuangan dalam negri dan swasta hingga akademisi guna membahas kapasitas Perry Warjiyo.

Terkait hal tersebut kelompok Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional akan melakukan konferensi pers yang digelar pada, jumat di Jakarta (23/3) oleh Kordinator Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional pada pukul 14.00 WIB di Cafe Mie Aceh Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan, Kelompok Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional dalam konfirmasi Konferensi Persnya besok siang akan membawa beberapa point penting disampaikan ke publik. Salah satunya adalah Meminta Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat mencabut kandidat tunggal Gubernur BI Perry Warjiyo.

“Rakyat semua ingin Sejahtera, melihat kondisi utang yang tinggi dan kebijakan moneter yang lamban, maka Perry Warjiyo tidak cocok memimpin BI, kita lihat besok gerakan kami, ungkap Holil, kordinator Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional, di Jakarta, Kamis (22/3).


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY