Keadilannews–  Perkembangan perumahan di kabupaten sidoarjo berkembang sangat pesat, diperlukan kesadaran pemerintah dan pengembang juga masyarakat saling mengerti fungsi penting Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU). Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi juga Asosiasi, yaitu DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim.

Bahkan, DPD REI Jatim juga sudah mengimbau agar anggotanya segera menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Kota (Pemkab) sidoarjo

“Kami mengimbau untuk anggota REI agar segera menyerahkan PSU kepada Pemkab Sidoarjo. Karena ini berhubungan dengan beberapa pihak yaitu pemerintah, masyarakat atau pembeli, dan juga pengembang maka perlu dilakukan singkronisasi antara ketiga belah pihak. Agar fungsi kontroling yang jelas dalam menjaga PSU kedepan dimanfaatkan dengan baik dan benar.,” ujar Wakil DPD REI Jatim, Nurendra Bagas Prakoso, S.ak kepada Media, usai mengikuti sosialisasi di The Sun Hotel Sidoarjo, Selasa (14/5/2018)

Dia menjelaskan, bahwa kasus yang terjadi kebanyakan masyarakat dirugikan, harus dilakukan langkah penyadaran kepada pemangku otiritas seperti kelurahan, RT, dan RW bahwa dibangunnya perumahan di wilayahnya oleh pemkab. Setelah Siteplan dan Imb selesai pemkab perlu memberikan berkas siteplan pengembang supaya masyarakat sadar akan haknya. Disisi lain memberikan himbauan kepada pengembang pemkab juga diharapkan berkoordinasi dengan Asosiasi yang bersangkutan. Karena terbitnya pengajuan awal siteplan pengembang diminta keanggotaannya di asosiasi REI.

Dari pihak pemkab yang diwakili oleh Ir Sigit Setyawan ,MT menyampaikan, isu yang sering terjadi adalah PSU yang sudah di tinggalkan pengembang, dan belum diserahkan ke pemkab. karena belum sepenuhnya mengerti tentang penyerahan PSU. Dan hal tersebut sangat riskan jika terjadi kerusakan. Tapi didalam sosialisasi ini pemkab berupaya mencari solusi permasalah yang berkaitan dengan PSU, mengajak peran aktif pengembang dan masyarakat.

Oleh moderator, Subandi S.sos Msi”Sejauh ini sosialisasi berjalan dengan baik, karena perbub no. 16 tahun 2017 baru ditetapkan tahun kemarin maka perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya, namun kali ini permasalahan dan solusi selama sosialisasi sudah kami inventarisir, segera kami tindaklanjuti” katanya.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY