Keadilannews-Status rancangan revisi undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tak kunjung menemui kata paripurna di DPR.

Molornya pengesahan undang-undang sebenarnya sudah dapat diprediksi dikarenakan draft revisi baru masuk ke badan legislasi (Baleg) bulan April 2017 yang lalu. RUU Migas menjadi langganan prolegnas prioritas sejak tahun 2010. Total sudah tiga kali Mahkamah Konstitusi mencabut beberapa pasal dalam UU Migas.

UU Migas yang ada saat ini dianggap tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga berimplikasi langsung terhadap lesunya investasi khususnya di sektor hulu migas.

Direktur Eksekutif Indonesian Community for Energy Research (ICER) Iqbal Tawakal mengingatkan bahwa mandeknya pengesahan RUU migas kedepannya akan sangat merugikan pelaku usaha di sektor industri migas dan juga stake holder migas itu sendiri.

“Prosedural birokrasi tata kelola migas sangat rumit dan kompleks, mulai dari fase eksplorasi sampai eksploitasi suatu kontraktor migas bisa berurusan dengan lebih dari 300 macam perizinan di berbagai kementrian dan lembaga lain,” kata Iqbal di Jakarta, Selasa (2/1/2018)

Lanjut dia, bayangkan saja ada perizinan yang memakan waktu lebih lama dari kegiatan engineering dan construction nya, kegiatan pengeboran menjadi terhambat, banyak wilayah kerja migas tidak laku dilelang, dan lain-lain. Seluruh dampak negatif imbas dari UU saat ini otomatis menyebabkan minimnya penemuan cadangan baru yang signifikan.

Merosotnya nilai investasi hulu migas 2 tahun belakangan ini tetap akan berlanjut di tahun 2018 jika tidak ada terobosan atau perubahan pada regulasi. Iklim lesu investasi dapat tergambarkan dari hasil survey Fraser institute tahun 2017 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-92 dari total 97 negara dalam urutan negara yang paling diminati untuk berinvestasi di sektor hulu migas, ” ungkapnya.

Bukan tidak mungkin lama-lama investor akan hengkang dari Indonesia karena regulasi yang tidak jelas akan membuat resiko keekonomian proyek-proyek di hulu migas menjadi tinggi.

”RUU Migas perlu diperbaharui agar lebih bersifat adaptif terhadap kondisi global, mempertegas peran strategis negara dalam urusan tata kelola industri, meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas dan tentunya mewujudkan ketahanan energi secara jangka panjang dan berkelanjutan, ” tegas Iqbal.

DPR sebagai inisiator dan pemegang wewenang seharusnya menyadari urgensi dari pengesahan RUU Migas sudah sangatlah mendesak dan ditunggu oleh pelaku industri maupun stake holder migas. Selain itu, harmonisasi yang efektif antara DPR dan pemerintah dalam perumusan pasal-pasal RUU perlu dikaji dan dievaluasi kembali apakah sudah sesuai dan mencakup peraturan-peraturan yang sudah ada.

“Saat ini percuma pemerintah melakukan terobosan untuk menggairahkan minat investasi lewat beberapa permen dan pp dalam hal insentif pajak, investmen credit, sliding scale split, skema gross split, dan lain-lain jika nantinya tidak dimasukkan kedalam RUU” tutup Iqbal.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY