Keadilanews.com, Jakarta – Viryan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, pihaknya tetap menolak pencalonan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, meski Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) menolak mengundangkan aturan itu. KPU akan menjawab penolakan kemenkumham tersebut setelah 21 Juni.

Viryan menegaskan “Sikap kami terhadap mantan narapidana kasus korupsi sudah final. Kami menolak,” Jakarta, Rabu (13/6).

terkait Sebelumnya, kemenkumham telah mengirim surat kepada KPU sekaligus menyatakan mengembalikan draf Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Pengembalian ini dilakukan setelah kemenkumham bertemu dengan kementerian dan lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DPR.

Hasil pertemuan tersebut, ketiga pihak tetap menyatakan menolak adanya aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) yang ada dalam draf PKPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota itu. Sebab, larangan ini bertentangan dengan aturan di atasnya, yakni UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY