Terkait Ganjar, Putusaan Bawaslu Sudah Sesuai Aturan

0
33

Keadilannews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan putusan yang dikeluarkan berkaitan dengan masalah deklarasi 35 kepala daerah yang mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sudah sesuai aturan yang berlaku.

Bawaslu menyampaikan hal itu menanggapi penilaian Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang menyebut putusan itu offside.

“Sesuai Pasal 455 ayat 1 huruf c,” ucap anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat dimintai tanggapan mengenai penilaian Ganjar tersebut, Senin (25/2/2019).

Aturan yang disebut Bagja itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Ada dasarnya teman (Bawaslu) Jateng memutuskan demikian,” imbuh Bagja.

Berikut bunyi Pasal 455 ayat 1 UU Pemilu:

Pasal 455
Ayat 1

Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:
a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;
b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:
1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

Putusan yang dikomentari Ganjar itu berawal dari kegiatan deklarasi kepala daerah di Jateng. Kegiatan itu dilaksanakan bukan pada hari kerja yaitu Sabtu, 26 Januari 2019. Ganjar yakin kegiatan dukungan itu tidak melanggar aturan pemilu karena semua syarat seperti STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) hingga surat cuti sudah dikantonginya, termasuk kehadiran para kepala daerah yang disebut sebagai pendukung, bukan karena jabatannya.

Pada akhirnya memang Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran pidana pemilu atau administratif pemilu yang dilakukan Ganjar. Namun Bawaslu mengarahkan pada dugaan pelanggaran UU Pemda yang berujung surat rekomendasi ke Kemendagri.

Mengenai arahan Bawaslu pada dugaan pelanggaran UU Pemda itu disebut Ganjar offside. Sedangkan dalam putusannya Bawaslu mengutip penggalan video deklarasi yang berbunyi, ‘Ya sekarang saya dengan para Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi- Amin Ma’ruf’.

Hal itu menjadi salah satu dasar munculnya surat rekomendasi kepada Kemendagri agar ada teguran ke kepala daerah yang hadir.

LEAVE A REPLY