Keadilannews.com – Penertiban lahan rumah deret di RW 11, Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, sempat diwarnai kericuhan antara aparat keamanan dan massa.

Romadhon selaku Ketua PB HMI, menilai bahwa, hal ini merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Kota Bandung dalam menertibkan kawasan yang bermasalah untuk penataan dan kebaikan kelangsungan hidup kedepan.

“Soal penertiban mengakibatkan kerusuhan sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, karena di lapangan berbeda dengan di dalam ruangan. Intinya penggusuran dilakukan secara baik dan kondusif oleh petugas Satpol PP dibantu oleh pihak kepolisian, tidak bisa terelakkan karena massa memprovokasi petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP dengan melempar batu,” tutur Romadhon saat dihubungi via telepon, Sabtu (28/12/3019).

Apalagi, kata Madon (panggilan akrabnya) ada kelompok tertentu dari kalangan pegiat demokrasi dan hukum serta beberapa organisasi mahasiswa mengganggap proses penggusuran tersebut telah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Ini sudah tidak objektif, karena menuduh hanya dari sebaran media sosial,” katanya.

Romadhon menyebut, potensi ricuh sudah diantisipasi secara preventif, kemungkinan adanya provokasi sehingga kericuhan terjadi. Pihak keamanan seyogyanya sudah sesuai SOP, meski dilihat ada kekerasan diddi dalam.

“Bahayanya ada orang yang berkepentingan tertentu, agar proses penggusuran warga Tamansari ricuh, dan bisa mengambil untung dari peristiwa tersebut ,” tegas Romadhon.

Romadhon menyatakan tindakan anggota polisi yang beredar di media sosial itu tidak dibenarkan, kemungkinan beberapa anggota polisi dilapangan terpancing provokasi sehingga mengejar dan memukul warga. Pihak polisi Polda Jawa Barat sudah meminta maaf dan kepada para korban.

“Kita harus apresiasi kepada Kapolda Jabar bapak Rudi sangat atensi pada tindakan yang memang dirasakan tidak sesuai tugas pokok dan kontraproduktif atas tugas pokok Kepolisian,” ucapnya.

“Kapolda Jabar disini sudah adil dan bijaksana dalam penanganan kasus kerusuhan Tamansari. Jangan dibuat-buat dengan mengatakan bertanggung jawab dan mundur. Justru kita harus dukung agar bisa terselesaikan,” sambung dia. (*)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY