Keadilan News  – Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bagja menolak aturan yang melarang narpidana kasus Perzinahan mencalonkan diri di dalam pilkada Serentak 2020 selama ukurannya tidak jelas.

Aturan tercantum tercantum dalam draf revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah.

“Kalau parameternya tidak jelas, jangan diatur. Nanti jadi masalah lagi,” ucap Bagja saat ditemui di kantor Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Bagja menyayangkan tak ada definisi jelas soal zina di dalam aturan tersebut seperti di KUHP. Di KUHP, kata Bagja, zina diatur sebagai hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan bukan pasangan sahnya.

Hal ini berpotensi untuk disalahpahami oleh jajaran penyelenggara pemilu di daerah. Ia khawatir pasal di PKPU ini nantinya bisa dibuat pelaporan hanya dengan dasar pengakuan seseorang.

Sumber: CNN Indonesia


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY