Oleh Ali Hitori S.H          

           Dalam tata kelola lingkungan hidup yang di berikan pemerintah kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib di lakukan adalah harus terpenuhinya perizinan lingkungan AMDAL dan UKL-UPL dalam pasal 1 ayat 35 UUPPLH  dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan yang maha esa yang wajib di lestarikan dan di kembangkan, agar tetap menjadi sumber penunjang Hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, berupa tanah, air dan udara. serta sumber daya alam lain yang termasuk kedalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus di sadari bahwa sumber daya alam yang di butuhkan manusia itu mempunyai keterbatasan banyak hal, dalam keterbatasan tersebut juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu baik sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan,  Oleh sebab itu di perlukan lah pengelola sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

Kemudian dalam tataran milik bersama yang di kuasai oleh negara maka pengelolaannya Harus di atur. dalam pengaturan ini tidak bermaksud membatasi namun harus di laksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan dan bertanggung jawab. Dalam arti tidak semata mengejar keuntungan atau pemenuhan aspek kehidupan fisik yang tentu saja sangat relatif tingkat kepuasannya dan juga demi menjaga kelestarian potensi yang di jadikan sumber pengelolaan.

Kemudian dalam Aspek pengaturan inilah dalam bahasa sederhana yang merupakan perizinan, Karena semua aktivitas yang terkait dengan kepemilikan potensi alam dan di kuasai negara itu harus dengan izin. Karena perizinan ini bertujuan untuk mengarahkan Agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup itu terselenggara secara baik. Dalam arti tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap Manusia maupun lingkungan. Karna perizinan lingkunan adalah sarana yuridis secara administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan, dan izin juga sebagai sarana hukum yang merupakan suatu yang mutlak dalam aktivitas yang menimbulkan  dampak lingkungan.

Izin pada dasarnya adalah persetujuan dari penguasa yang mempresentasikan kewenangan negara berdasarkan peraturan perundangan undangan. Kemudian dalam tataran asas, kompleksitas Perizinan lingkungan menurut Siti Sundari Rangkuti, ternyata tetap saja tidak terselesaikan dengan di undangkan UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) tetap menyadarkan diri pada situasi yang ada dan tidak hendak melakukan reformasi, Di dalam keputusan izin di tetapkan pula syarat kewajiban penaggung jawab usaha terhadap kelestarian lingkungan. Prasyarat itu meliputi rencana pengelolaan lingkungan (RKL) yang menjadi bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di buat oleh penanggung jawab usaha sebagai syarat untuk memperoleh izin.

Dalam analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk suatu usaha dan kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup serta yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kerja di indonesian. AMDAL di buat saat perencanaan suatu proyek yang di perkirakan akan memberikannya pengaruh terhadapnya lingkungan di sekitarnya adapun yang di maksudnya lingkungannya hidup disini adalah aspek, abiotik, biotin dan kultural.

Dasar Hukum AMDAL dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, untuk dokumen AMDAL terdiri dari:

  1. Dokumen kerangka acuan analisis Dampak lingkungan Hidup ( KA-ANDAL)
  2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL)
  3. Dokumen Rencana pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
  4. Dokumen rencana pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

AMDAL pada dasarnya di gunakan sebagai bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkup Hidup dari rencana usaha atau kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan hidup dan juga memberikan informasi masyarakat atas dampak yang di timbulkan kan dari suatu rencana usaha atau kegiatan Melalui inventarisasi dan pengkajian terhadap beberapa peraturan yang berkaitan dengan perizinannya lingkungan Dan AMDAL dapat di ungkapkan bahwa hampir tidak ada hubungan yang substansial dan prosedur antara izin H.O, izin usaha industri, izin pembuangan limbah limitatif.

Pengaturan tentang jenis izin Perizinan lingkungan bersifat individu, dengan prosedur yang berbeda dengan instansi yang berwenang memberikan izin juga berbeda pula. Dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, tidak jelas perbedaan antara fungsi izin usaha industri dengan izin H.O. (Hinder Ordonantie) dan perlu klarifikasinya yang mendalam.

Kompleknya pengaturan yang substansial dan prosedur perizinan lingkungannya yang berlaku memerlukannya waktu biaya yang tidak ringan, terlebih lagi apabila perizinan di kaitkan dengan prosedur AMDAL, niscaya membuat pemrakarsa kegiatan menjadi enggan mengurus dan mencari jalan untuk menghindari proses tersebut. Namun bagaimana pun perizinan dalam bidang ini harus dipenuhi, tanpa ada keringanan, karena memang sangat mendasar untuk menjaga rona lingkungan dan kelestarian lingkungan Hidup.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY