Keadilan News, Jakarta – Dalam Sidang putusan perkara tindak Pidana Pajak dengan terdakwa Lukmanul Hakim yang di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 13 November 2019 memasuki babak akhir.

Terdakwa Lukmanul Hakim dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan mengganti kerugian negara Rp. 235 M dikali dua, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan 6 tahun penjara dan bayar denda kerugian negara Rp. 235 M dikali empat.

Sidang yang diketua oleh Majelis Hakim N. Made Sudami, SH Sebagai Hakim Ketua dan Rustiyono, SH, Moch. Arifin sebagai Hakim Anggota dalam Vonis ini dianggap cukup berat oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa Lukmanul Hakim dari Kantor Pengacara Law Firm BHS & Co yaitu Boston Hervando Siahan, SH., MH, Helvis Simbolon, SH., MH, Richard Valentino Tomasoa SH., MH, dan Yosua Manalu, SH.

Tim penasihat hukum terdakwa menerima vonis Majelis Hakim walapun dianggab cukup berat mengingat Lukmanul Hakim selama persidangan cukup kooperatif walaupun sudah usia lanjut.

Walaupun vonis tersebut dianggap sangat berat tetapi Lukmanul Hakim menganggap ini cobaan karena ketidak tahuanya mengenai perpajakan dan niat membantu perusahan-perusahaan yang membutuhkan faktur pajak masukan atau faktur pajak keluaran yang di dipakai perusahaan tersebut ternyata adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkannya di dalam penjara.

Pada hal yang menikmati dari penggunnaan faktur pajak TBTS adalah penerbit dan pengguna faktur pajak fiktif. Sedangkan dalam fakta persidangan terdakwa tidak memiliki perusahaan untuk menerbitkan faktur fiktif tersebut dan di dalam persidangan terdakwa tidak mengenal sebagian besar pengguna dari faktur fiktif tersebut.

Terkait denda ini dirasa cukup berat mengingat sebagian besar perusahaan pengguna faktur pajak fiktif sudah melakukan pembetulan Pajak masa PPN beserta dendanya dan ada juga sudah ikut melaksanakan tax amnesti, tetapi itu tidak dianggap sebagai pertimbangan majelis hakim untuk mengurangi hukuman badan dan hukuman denda adapun pasal yang di sangkakan kepada terdakwa adalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana di ubah dengan UU No. 16 Tahuh 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY