UU KPK Kewenangan Pimpinan KPK Belum Jelas

0
20

Keadilan News – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata mengakui kewenangan pimpinan usai UU KPK yang baru disahkan belum jelas. Dalam Pasal 21 ayat (4) UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 sebelumnya menjelaskan bahwa pimpinan KPK berwenang sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut.

Dalam UU KPK yang baru menyebut KPK terdiri atas dewan pengawas (Dewas), lima pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Aturan tentang pimpinan KPK ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Alexander mengatakan pihaknya akan meminta masukan dari sejumlah ahli hukum tata negara terkait penafsiran beleid tersebut.

“Apakah nanti pimpinan akan tanda tangan surat perintah penyidikan atau surat surat-surat lainnya, kita akan minta kajian ahli hukum tata negara konsekuensinya seperti apa karena belum jelas juga,” ujar Alexander melalui wawancara khusus seperti dikutip dari laman Antara, Jumat 18 Oktober 2019.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY