Keadilannews.com, Jakarta  – Garis Depan Rakyat Djakarta (Garda Radja) melakukan pertemuan dialog dengan perwakilan masyarakat kampung pulo korban penggusuran pemerintah DKI Jakarta yang di relokasi ke rusunawa jati Negara. Jakarta (2/5/2018).

Masyarakat Korban Pengusuran tersebut Melakukan dialog dengan Ketua Umum Garda Raja Aswin DJafar SH yang di dampingi oleh tim Pengacara dari Garda Radja di antaranya adalah Advokat Surya Darma Simbolon SH, Sudirman SH, MKn, Al Nasri Nasution, Sigit Sri Wibowo SH, Benny Siahaan SH Dan Ali Hitori SH.

Dalam pertemuan silaturahmi tersebut banyak keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat korban relokasi kampung pulo tersebut kepada Garda Radja (Garis Depan Rakyat Jakarta).

diantaranya masyarakat masih mempertanyakan Ganti rugi tanah mereka yang sampai saat ini belum di bayarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, juga Masalah Rumah susun yang mereka tempati dan lain-lainya. pada intinya masyarakat meminta bantuan kepada Aswin Djafar SH selaku ketua Umum Garda Radja bisa membantu mereka dalam diskusi ini kata mereka.

Dalam pertemuan tersebut Advokat Surya Darma Simbolon SH, menyampaikan kepada Mereka Jika berkaitan Pembebasan lahan tanah  tersebut apakah Pemerintah Daerah tersebut membentuk Panitia P2T (Panitia Pengadan Tanah) atau tidak? kalau ada apakah Panitia tersebut berkerja dan melakukan Penelitian dan Inventarisasi  terhadap Tanah warga tersebut yang akan di gunakan untuk kepentingan Umum,”Tutur Surya (2/5).

Setidaknya ada delapan Poin tugas Pokok dari Panitia Penggadaan Tanah tersebut sebagaimana Tercantum dalam Pasal 7 Perpres Nomor 65 tahun 2006 dan apa hasil Rekomendasi dari Panitia tersebut, kalau dapat Nominal tipnya telah keluar ternyata masyarakat tidak menerima ganti rugi (Pembayaran) maka ini yang perlu kita Pertanyakan apa alasanya masyarakat tidak menerima ganti rugi  tanah tersebut.

Apalagi Panitia tersebut telah Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan telah menyerahkan kepada pihak yang berkompenten, kalau Panitia Pengadan Tanah tersebut berkerja berdasarkan Perpers 65 tahun 2006 tentunya masyarakat menerima ganti rugi tanah tersebut kecuali ada hal-hal lain yang menurut kami penuh dengan pertanyan-pertanyaan,”Tegas Surya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Surya Darma Simbon SH,  Advokat Sudirman SH MKn Menambahkan Bahwa pada Prinsipnya ketika pemerintah membebaskan lahan masyarakat untuk kepentingan umum maka wajib pemerintah memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya diambil alih dalam pembebasan program pemerintah tersebut.

Sudirman SH MKn juga menjelaskan apabila pemerintah tidak melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena korban penggusuran pemerintah, sementara masyarakat mampu menunjukkan bukti kepemilikannya, tentu perbuatan pemerintah demikian merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat dituntut  ganti rugi melalui jalur hukum perdata, ”Tegas Sudirman dalam pertemuan tersebut.

Sedangakan berkaitan dengan keluh kesah  masyarakat terkait Rumah susun yang mereka tinggali,  Advokat M Al Nasri Nasution, Sigit Sri Wibowo SH, Benny Siahaan SH Dan Ali Hitori SH, akan mengkaji dan melihat aturan-aturan yang di gunakan oleh Unit Pengelolah Rumah Susun wilayah untuk penghuni rumah tersebut apabila bukti-bukti tersebut telah di berikan kepada kami, di antaranya pejanjian sewa menyewa bagi penghuni satuan rumah susun sederhana sewa, kami akan melakukan bedah data tersebut, apakah perjanjian itu bertentangan dengan Undang-undang atau tidak, Apakah perjanjian itu telah sesuai berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata atau tidak kata M Al Nasir Nasution.

Kemudian Advokat Sigit Sri Wibowo Memberikan peryataan tegas untuk aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah dan semua elemen Masyarakat Untuk selalu menjunjung tinggi equality before of the law (semua sama di mata hukum) jadi tidak ada yang di beda bedakan di antara setiap warga negara, tegakan keadilan dan kepastian Hukum.

Berkaitan tentang inti diskusi tersebut Tentunya Ketua Umum Garis Depan Rakyat Djakarta (Garda Radja) menyampaikan Kepada Masyarakat korban penggusuran kampung pulo Agar pertemuan ini bukan yang terakhir, untuk pertemuan selanjutnya kita akan agendakan lebih baik lagi dengan adanya bukti-bukti yang di bawa maka akan memudahkan kami untuk melakukan Analisa-analisa Hukum terkait persoalan bapak/Ibu sekalian Kata Aswin Djafar Ketua Umum Garda Radja.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY