Keadilannews.com, Jakarta – Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang di ajukan oleh ICJR, YLBHI Dan LBH Masyarakat Tengan Tergugat I Presiden RI Joko Widodo, Tergugat II Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dan Tergugat III Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Pada Selasa (28/8/2018).

Terkait belum adanya terjemahan resmi KUHP berbahasa indonesia memasuki agenda pemeriksaan para pihak untuk ketiga kalinya. para tergugat kecuali DPR RI Tidak hadir dalam persidangan sebelumnya.

Ketidakhadiran tergugat II senada dengan peryataanya di hadapan para awak media pada tanggal 8 Juni 2018 yang mengatakan bahwa. “Itu Lucu Lucuan Saja”. ketidakhadiran tergugat I dan II dalam waktu tiga kali masa sidang dan telah di panggil secara patut dan sah oleh pengadilan merupakan wujud sikap menyepelekan proses Hukum dan tidak menghormati warga negara, yaitu para penggugat yang peduli atas perbaikan Hukum di Indonesia.

Dalam Gugatan ini sangat penting karena sampai saat ini tidak ada teks resmi terjemahan KUHP (Wetboek Van Strafrecht) yang di keluarkan oleh negara indonesia. hal ini bertentangan dengan UU No 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang mengatur.

Dalam pasal 26 bahwa Bahasa indonesia wajib di gunakan dalam peraturan perundang undangan. hingga saat ini belum ada terjamahan resmi yang di keluarkan pemerintah. hal ini akan berdampak pada ketidak pastian Hukum.  dan menyebabkan perbedaan tafsir yang beragam atas KUHP tersebut dan berakibat fatal dalam upaya penegakan Hukum.

Terkait dalam hal tersebut dalam dunia Hukum, Bahasa merupakan kunci utama dalam melakukan Interpretasi.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY