Keadilannews.com, -Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta memutuskan menerima gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, terkait putusan Bawaslu yang menolak permohonan partai yang dipimpin Hendropriypno itu sebagai peserta Pemilu 2019. A.M Hendropriyono, menilai majelis Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan secara adil dalam gugatan permohonan yang di ajukan partainya.

Rabu (11/4/2018) Ketua umum PKPI A.M Hendropriyono menyatakan PKPI akhirnya mendapatkan keadilan di lembaga peradilan yang terhormat dan kita percaya ini akhrinya kita mendapatkan amanah baru dan merupakan tantangan untuk kita dan akhirnya PKPI indonesia akan mengikuti pemilu pada tahun 2019 yang akan datang.

Kemudian apa dasar majelis Hakim mengabulkan gugatan yang di ajukan PKPI tersebut?

Dalam pertimbangan yang dibacakan, hakim menyebut KPU telah salah dengan masih berpegang pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai acuan verifikasi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53 UU No. 7 th 2017 tentang Pemilu, menyebut Sipol tidak menjadi patokan baru verifikasi terhadap partai politik dan KPU diminta wajib memverifikasi faktual terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Rabu (11/4/2018) Hakim Anggota Majelis Oenoen Pratiwi di PTUN Jakarta “Menimbang bahwa pada Provinsi Jawa Barat yang terverifikasi tergugat, setelah majelis hakim mencermati salah satunya terhadap Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu disebut belum memenuhi syarat tidak sesuai Sipol,” ujar,

“Selaku penyelenggara pemilu, Sipol bukan syarat utama pendaftaran dan melakukan verifikasi, maka tindakan tergugat dalam hal ini dilakukan KPU melanggar pasal 14 huruf UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu,” lanjut Hakim Pratiwi.

Maka Majelis Hakim menilai, KPU telah cacat yuridis dari segi prosedural, dan bahwa selanjutnya oleh karena penerbitan objek sengketa aquo ini cacat yuridis, Maka dari aspek substansi majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, sehingga harus dibatalkan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya,” tandas Hakim Pratiwi saat membaca amar pertimbangan majelis.

Ketua Majelis Hakim Nasrifal membacakan putusan. “Dengan ini, Majelis Hakim mengabulkan pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Ketiga memutuskan KPU menerbitkan surat ketetapan baru yang menjadikan PKPI sebagai peserta pemilu 2019,”

Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis Nasrifal memvonis dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat, dan meloloskan PKPI sebagai Parpol peserta Pemilu 2019.

LEAVE A REPLY