Pasal RUU KUHP Yang di Anggap Kontroversi

0
43

Editor : Ali Hitori

Keadilan News, Jakarta – Panja RUU KUHP telah menyelesaikan pembahasan rancangan draf dan akan segera membawanya ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU pekan depan.

Terkait hal tersebut Ada banyak pasal-pasal perubahan dalam RUU tersebut yang menuai kontroversi di publik. Salah satunya pasal yang meluaskan definisi zina.

Dalam KUHP saat ini, zina didefinisikan persetubuhan bila salah satu atau dua-duanya terikat pernikahan. Namun, dalam RUU KUHP, zina diluaskan menjadi seluruh hubungan seks di luar pernikahan.

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II,” demikian bunyi Pasal 417 ayat 1 RUU KUHP.

Lalu ada juga pasal yang menyebutkan korban perkosaan bakal dipenjara empat tahun bila menggugurkan janin hasil perkosaan (Pasal 470 (1).

Sementara pasal lain mengatur tentang perempuan yang berkerja dan harus pulang malam, lalu terlunta-lunta di jalanan dikenai denda Rp 1 juta (Pasal 432).

RKUHP juga mencantumkan larangan bagi siapa pun untuk menunjukkan atau menawarkan alat pencegah kehamilan atau kontrasepsi, salah satunya kondom.

Larangan ini disertai dengan ancaman hukuman pidana bagi pelakunya. Dalam Pasal 414 menyebutkan, setiap orang yang terang-terangan menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak-anak, diancam pidana denda.

Sementara, Pasal 415, mengancam pidana penjara paling lama enam bulan bagi setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan menunjukkan alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat menggugurkan kandungan.

Selain soal zina dan alat kontrasepsi, ada juga ancaman denda Rp 1 juta bagi para pengamen, gelandangan, dan tukang parkir (Pasal 432).

“Aturan-aturan tersebut berpotensi menjadi masalah kriminalisasi yang berlebihan,” kata perwakilan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Genia Teresia.

Menurutnya, masih diperlukan perubahan-perubahan pada sejumlah pasal agar nantinya tidak berujung pada perbuatan kriminalisasi dan persekusi bagi orang lain.

Pasal lain dalam RKUHP yang menjadi kontroversi terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 218 sampai pasal 220.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY