Keadilannews.com, Jakarta – Saut Situmorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah anggapan adanya unsur politis dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah asal PDIP.  Saut menegaskan, penangkapan dan penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan opini saja, bila merasa keberatan pun bisa mengajukan keberatannya melalui jalur hukum di pengadilan.

Saut menegaskan “Banyak instrumen, apakah prapradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi, debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya,” dalam pesan singkatnya, Senin (11/6).

Menurut Saut, segala kritikan dan penilaian terhadap KPK adalah hal yang wajar. Ini karena sebagai lembaga penegak hukum memang perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak.

“KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum,” tutur Saut.

Sebelumnya terdengar PDIP mengkritisi kinerja KPK yang masih fokus pada OTT dibandingkan sistem pencegahan korupsi. Termasuk dua kader PDIP yang baru-baru ini ditangkap KPK, yakni Wali Kota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga calon bupati pejawat terkuat.

 

LEAVE A REPLY