Keadilannews.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan rencana KPK yang ingin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan tersebut, KPK ingin membahas delik tindak pidana korupsi yang dimasukkan dalam Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU RKUHP).

Agus Menyatakan KPK masih dalam posisinya menolak delik tersebut diatur dalam RUU RKUHP. “Kita masih seperti dalam posisi itu ya, ya kita kalau diizinkan berkomunikasi dengan bapak presiden langsung ya,” ujar Agus saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

Agus menilai perlu pertemuan dengan Presiden, mengingat Presiden sebagai Pemerintah sebagai pembuat Undang undang bersama dengan DPR. Namun demikian, Agus belum dapat memastikan waktu rencana pertemuan tersebut.

“Belum tahu, kan kita harus ngikutin jadwalnya Bapak Presiden juga,” ujar Agus.

Dia sendiri enggan berspekulasi jauh saat ditanyai kemungkinan Jokowi mendukung sikap KPK soal penolakan delik korupsi di RKUHP tersebut. “Ya belum tentu, nanti kita jelaskan.

Sebelumnya, KPK keberatan delik korupsi diatur dalam R-KUHP. Bahkan, KPK sudah menyampaikan surat keberatan itu kepada Pesiden, Ketua Panja RKUHP DPR, dan Kemenkumham.

 

LEAVE A REPLY