JAKARTA – KEADILANNEWS.com – Kasus sarang burung walet yang terjadi tahun 2004 silam di Bengkulu yang melibatkan penyidik KPK, Novel Baswedan kembali mengemuka. Bahkan juga muncul desakan agar Novel Baswedan ditangkap dan diadili karena menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Demikian disampaikan massa aksi Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia dalam aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Minggu, 29 Desember 2019.

“Novel Baswedan sang pembunuh harus segera ditangkap dan diadili. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” kata Koordinator Aksi, Moh Hafidz Kudsi dalam orasinya di hadapan massa aksi.

Dia menuding Kejagung sedang berusaha menyelamatkan Novel Baswedan, karena sampai saat ini berkas perkara Novel Baswedan tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidang.

“Tapi sudah 15 tahun berlalu, perkara Novel Baswedan menguap begitu saja. Atau ini bagian dari pembenaran bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya ‘tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas’. Ingat, Kejagung tidak boleh melindungi pembunuh,” tegas Hafidz.

“Demi keadilan, tangkap dan jebloskan Novel Baswedan ke dalam penjara,” imbuh dia.

Hafidz curiga ada kongkalikong antara KPK dan Kejagung, sehingga sampai saat ini perkara Novel Baswedan belum juga sudah masuk Pengadilan. Jika dugaan dirinya benar, Hafidz mengaku bahwa hal itu merupakan ancaman serius bagi penegakan hukum ke depan.

“Negara haram hukumnya melindungi penganiaya dan pembunuh. Kejagung wajib segera limpahkan berkas perkara Novel Baswedan ke Pengadilan. Kejagung jangan jadi pengecut,” kata Hafidz.

Hafidz berjanji akan membawa massa dalam jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak direspon Kejagung.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta barang bukti, rekonstruksi pemeriksaan tempat, adegan terjadinya penembakan dikaki para korban, berkas perkara Novel Baswedan kemudian dianggap lengkap sebagaimana Pasal 138 KUHAP, sehingga berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kejaksaan juga menyatakan berkas Novel sudah P21 setelah melakukan pemeriksaan secara rigit dan komprehensif. Kemudian Kejaksaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu pada 29 Januari 2016 lalu, agar Novel segera disidangkan.

Tapi JPU tiba-tiba menarik kembali surat tuntutan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan dalih mau disempurnakan. Namun, Kejaksaan tiba-tiba mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Tak terima, korban kemudian mengajukan gugatan Praperadilan ke PN Bengkulu. Putusan Praperadilan kemudian mencabut SKPP Kejaksaan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum kuat.

PN Bengkulu juga memerintahkan Kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara Novel Baswedan ke Pengadilan agar segera disidangkan.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY