Jakarta– Kejaksaan Agung (Kejagung) harus segera meningkatkan penyidikan kasus korupsi proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tahun 2010-2012 di Kantor Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemkominfo. Kasus ini sudah enam tahun, sejak Juli 2013 tidak ada perkembangan.

Jika penanganan perkara dinilai berlarut-larut dan ada dugaan intervensi maka KPK harus mengambil alih kasus tersebut dan memanggil Saudara Anang Latif yang sekarang sebagai ketua BP3TI karena terindikasi ada KKN saat pemenangan tender,” kata Koordinator Gagas Nusantara Imam Budi Mansur dalam aksi menyampaikan pendapat di Kantor wisma Kodel, Jumat (9/3).

Namun, bila Kejagung memang serius untuk menangani kasus itu, tidak ada alasan lagi untuk segera melimpahkan ke persidangan 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2013 atau hampir enam tahun lalu. Mereka, adalah Santoso, mantan Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Dan Direktur PT Multi Data Rancana Prima (MDRP) Doddy Nasiruddin Ahmad.

Santoso dan Doddy ditetapkan sebagai tersangka setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: 83 dan 84/F.2/Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013. Keduanya diduga melakukan penyelewengan terhadap spesifikasi teknis serta operasional penyelenggaraan proyek di Provinsi Sumsel sebesar Rp 81.420.935.440 dan di Provinsi Banten-Jabar sebesar Rp 64.176.500.274.

Informasi yang beredar, kasus ini mengarah untuk dihentikan atau di SP3. Ditengarai ada dugaan intervensi dari pihak tertentu. Indikasinya terlihat dari berlarut-larutnya penanganan kasus ini.
Karena itu KPK juga harus melakukan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi di BP3TI,” Tegas Imam.

Kasus ini bermula dari proyek MPLIK senilai Rp 1,4 triliun itu. Berdasarkan laporan Kominfo per 31 Desember 2011, realisasi pengadaan MPLIK tercatat sebanyak 846 unit dari target 1.907 unit di seluruh kecamatan di Indonesia. (Jok)

LEAVE A REPLY