Keadilannews– DPR menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 27-29 Maret 2018.

Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) akan dilakukan Perry Warjiyo yang dicalonkan tunggal oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Gubernur BI.

Mahasiswa Peduli Ekonomi Nasional, Andi mengingatkan Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI baru, nantinya untuk tanggung jawab mengembalikan kepercayaan pasar, yang terpenting dilakukan adalah koordinasi dari segi fiskal dan moneter. bagaimana bisa memperbaiki kondisi ekonomi.

Melemahnya nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal yang disorot masyarakat. Bagaimana tidak, nilai tukar rupiah yang telah anjlok hingga Rp13.800 per Dollar AS merupakan yang terlemah dalam 10 bulan terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan stagnan, dan jumlah masyarakat miskin tidak menurun secara drastis‎, Ekonomi melemah, rakyat semakin tertekan,” ungkap Andi saat dihubungi Sabtu (24/3).

Melemahnya rupiah merupakan tanda-tanda daya beli masyarakat kembali mengalami tekanan.

Menurut Andi, Presiden Jokowi dan para menteri ekonomi yang terlalu berkiblat paham ekonomi barat harus jujur apa adanya mengakui kondisi perekonomian saat ini.

“Pemerintah selalu katakan pertumbuhan ekonomi bagus tetapi faktar sebaliknya tidak begitu,” ujarnya.

Melihat kondisi hari ini dan kebutuhan negara terhadap ahli kebijakan moneter yang mempunyai jiwa nasionalisme, DPR Komisi XI harus hati-hati menerima calon tunggal Gubernur BI.

“DPR bisa saja menolak sesuai UU No 3 Tahun 2004 tentang BI, sebelum melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo yang juga mantan direktur IMF, Kita tau selama Perry W menjabat Deputi Gubernur rupiah terhadap dollar terus melemah,” kata Andi.

“Kita butuh gubernur BI bukan titipan asing, tidak menjadi kepanjangan pemerintah dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dan kita ingin Gubernur BI rasa milenial yang lincah di tengah revolusi digital, jangan sampai alergi terhadap inovasi. Sepanjang 2016-2017 kemarin BI terlihat lebih banyak melakukan suspend fintech dan dianggap belum memberi insentif yang dibutuhkan pelaku usaha fintech,” tutupnya.

LEAVE A REPLY