Atur Pidana Fintech Ilegal OJK Minta Buat UU Khusus

0
29
Sumber Foto: infobanknews.com

Keadilan News, Jakarta – Tongam L Tobing Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan perlu ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana terhadap jasa pinjaman online atau fintech ilegal.

Tongam Mengatakan “Segera buat undang-undang Fintech yang ada, karena kalau kita liat fintech ilegal tidak ada undang-undang yang mengatakan tindak pidana,” ucap Tongam di Bareskrim Polri, Pada Jumat (2/8/2019).

Dengan undang-undang itu, kata Tongam, maka fintech ilegal dan tidak terdaftar di OJK bisa segera diproses secara Hukum pasalnya
menurut Tongam, meski pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan masih banyak fintechilegal yang terus bermunculan dan beroperasi.

Dengan kehadiran fintechsaat ini menjadi salah satu inovasi di dunia keuangan yang cukup sukses dan menarik minat masyarakat sehingga perlu diawasi.

“Itu inisiatif pemerintah dan DPR tentunya dan kami satgas waspada investasi siap memberikan masukan,” ujarnya.

Tongam Mengungkapkan selama bulan Juli sampai sekarang OJK telah menghentikan 1.230 fintech ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42 persennya tidak diketahui lokasi keberadaan servernya.

Sumber: CNN Indonesia


Warning: A non-numeric value encountered in /home/keadilan/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 326

LEAVE A REPLY